DPR Merasa Dilangkahi

Terkait Dana Pendidikan Untuk SEA Games

JAKARTA -- Komisi X DPR RI merasa dilangkahi atas pengalokasian dana pendidikan sebesar Rp 600 miliar rupiah untuk penyelenggaraan SEA Games ke 26 di Palembang. Keberadaan dana tersebut tidak pernah dibahas dalam Panitia Kerja (Panja) SEA Games di Komisi X DPR.

Anggota Komisi X DPR RI, Raihan Iskandar mengaku dirinya baru mendengar adanya pengalokasian dana pendidikan sebesar Rp 600 miliar untuk membantu menyukseskan SEA Games ke- 26 di Pelembang, Sumatera Selatan.

Padahal, menurutnya, di Komisi yang membawahi bidang pendidikan dan olahraga tersebut, telah dibentuk panja untuk penyelenggaraan SEA Games yang akan diselenggarakan 11 November 2010 mendatang itu. “Soal dana Rp600 miliar itu belum pernah dibicarakan di Panja SEA Games, kok tiba-tiba ada begitu saja,” ujar Raihan saat dihubungi, Minggu(15/8).

Raihan menyatakan kekecewaannya dengan langkah yang diambil pemerintah tersebut. Bahkan politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu merasa parlemen telah dilangkahi. “DPR merasa dilangkahi, seharusnya dibicarakan dulu di Panja, jangan sampai ditembak untuk menyetujui, terlalu dipaksakan, ” tegasnya.

Menurutnya, dana sebesar itu seharusnya masih bisa dialokasikan untuk kepentingan pendidikan yang belum terbiayai dengan baik. "Bagaimana bisa membiayai acara sebesar itu, sedangkan dana BOS saja masih pakai dana utang,” tandasnya.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Nangroe Aceh Darussalam ini menilai, langkah pemerintah itu menunjukkan pemerintah seakan-akan menganggap sudah tidak ada hal mendesak lain di bidang pendidikan yang perlu dipenuhi. “Apalagi mau bicara pendidikan gratis, itu saja belum selesai,” ungkap dia.

Mengingatkan kepada pemerintah bahwa segala sesuatu yang menyangkut anggaran harus ada pembicaraan dulu di DPR. Bukan masalah peruntukan dana tersebut benar atau salah, kata Raihan, tapi prosedur akan mengajarkan semua pihak untuk bertindak profesional dan terencana.

“Kalau begini caranya ya pemerintah tidak professional, banyak program yang tidak terencana dengan baik jadinya. Misalkan saja UN juga sama sama saja, anggaran belum disetujui sudah melangkah terlalu jauh,” ujar dia. (cha/jpnn)